• SMA NEGERI 4 GORONTALO
  • Maju Bersama Hebat Semua

MENDIKBUD TETAPKAN EMPAT POKOK KEBIJAKAN PENDIDIKAN “MERDEKA BELAJAR”

Jakarta, Kemendikbud --- Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” demikian disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Mendikbud, pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya). “Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” jelas Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Mendikbud.

Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pesan Mendikbud.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar”. “Kami mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” pungkas Menko PMK. *

Info lebih lanjut mengenai empat pokok kebijakan merdeka belajar : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/empat-pokok-kebijakan-merdeka-belajar

Jakarta, 11 Desember 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Sumber : SIARAN PERS Nomor: 408/sipres/A5.3/XII/2019

Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
PERUBAHAN PERMENDIKBUD TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS DAN DAK UNTUK MASA DARURAT COVID-19

Kemendikbud merevisi dua permendikbud agar dana BOS Reguler dan BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan di masa kedaruratan Covid-19, salah satunya untuk memb

28/04/2020 23:11 - Oleh Administrator - Dilihat 1846 kali
Usulan Kedua PSBB Gorontalo Disetujui Menkes

KOTA GORONTALO, Humas – Upaya pemerintah daerah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo akhirnya disetujui oleh Menteri Kesehatan RI Letjen

28/04/2020 22:59 - Oleh Administrator - Dilihat 1511 kali
Begini Jenis Bantuan Tangani Covid-19 di Gorontalo

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan sejumlah program bantuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak virus Corona atau Covid-19. Sal

28/04/2020 22:56 - Oleh Administrator - Dilihat 1449 kali
Menkes Setujui PSBB Gorontalo, Gubernur: Warga yang Tidak Patuh Ditindak Tegas

Hulondalo.id – Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto akhirnya menyetujui usulan kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Gorontalo, Selasa (28/4/2020).

28/04/2020 22:53 - Oleh Administrator - Dilihat 1695 kali
TRAINING OF TRAINER SUPERVISI UJIAN NASIONAL SMA TAHUN 2020

Bertempat di Hotel Arch Bogor, telah dibuka kegiatan Training of Trainer Supervisi Ujian Nasional SMA Tahun 2020. Acara tersebut rencananya akan diadakan selama 3 hari mulai dari 9 &nda

28/03/2020 19:53 - Oleh Administrator - Dilihat 1616 kali
KOORDINASI TENTANG MASALAH DAN SOLUSI DALAM WORKSHOP PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) SMA TAHUN 2019

Direktorat Pembinaan SMA telah melaksanakan Workshop Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA tahun 2019 pada 16 s.d. 18 Desember 2019 di Hotel Royal Juanda, Bogor. Peserta kegiatan te

28/03/2020 19:24 - Oleh Administrator - Dilihat 719 kali
BERBAGI PENGETAHUAN DALAM WORKSHOP TIM PENGEMBANG PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN SMA TAHAP 2 TAHUN 2019

Tanggal 10-13 Desember 2019 Direktorat PSMA melaksanakan Workshop Tim Pengembang Pembelajaran dan Penilaian SMA Tahap 2 Tahun 2019. Workshop ini mengundang 250 peserta dari unsur Instan

28/03/2020 19:23 - Oleh Administrator - Dilihat 724 kali